PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN EVALUASI NILAI RPJMD KABUPATEN SLEMAN

 PAPER EVALUATION SCORE

RPJMD KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2016-2021

 

DISUSUN OLEH :

THUFAIL NAUFAL ZANWA

20190520155

PERENCANAAN PEMBANGUNAN F

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020/2021

A. Kualitas Dokumen RPJMD Berdasarkan Skor

Dengan kualitas dokumen RPJMD dalam merumuskan latar belakang pembentukan daerah Sleman ditemukan karena adanya informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara rinci. Berdasarkan dalam mengidentifikasi pengertian RPJM daerah Sleman ditemukan karena dengan informasinya ada tetapi tidak didukung tabel, gambar, dan bagan sehingga kurang memahami secara detail.

Berdasarkan dalam menganalisis proses penyusunan RPJP daerah Sleman ditemukan karena adanya informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara teratur. Kualitas dokumen RPJMD dalam membuat Undang-Undang ditemukan karena dengan informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara terarah.

Demikian  dalam menyusun Peraturan Pemerintah ditemukan karena adanya informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara terencana. Kualitas dokumen RPJMD dalam merumuskan mengacu pada arah pembangunan pada RPJM Nasional/Provinsi ditemukan karena dengan informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara rinci.

Dengan dalam megidentifikasi mengacu pada RPJPD ditemukan karena adanya informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara detail. Kualitas dokumen RPJMD dalam menganalisis memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau ditemukan karena dengan informasinya ada tetapi tidak didukung tabel, gambar, dan bagan sehingga kurang memahami secara teratur.

Berdasarkan dalam membuat sistematika RPJMD ditemukan karena adanya informasinya ada tetapi tidak didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga kurang memahami secara terarah. Kualitas dokumen RPJMD dalam menyusun menjabarkan maksud dari penyusunan RPJMD ditemukan karena dengan informasinya ada tetapi tidak didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga kurang memahami secara terencana.

Demikian dalam merumuskan dan menjabarkan tujuan penyusunan RPJMD ditemukan karena adanya informasinya ada tetapi tidak didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga kurang memahami secara rinci. Kualitas dokumen RPJMD dalam megidentifikasi karakteristik Lokasi dan Wilayah ditemukan karena dengan informasinya lengkap didukung data tabel, gambar, dan bagan sehingga bisa memahami secara detail.

B. Potensi Daerah dan Prioritas Pembangunan Berkesesuaian

Adanya kesesuaian dan kecocokan antara potensi daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul banyak memiliki potensi pariwisata alam. Di dalam RPJP Kab. Sleman terdapat strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung Program Sapta Peson sehingga terwujud pariwisata berwawasan agama, lingkungan dengan berdasar pada kearifan budaya lokal agar mampu berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman bekerja sama dalam Sekber Kartamantul untuk menyeimbangkan dan mengharmonisasikan pengelolaan adanya kesesuaian dan kecocokan antara potensi daerah dan prioritas pembangunan dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di tiga pemerintah daerah, berkoordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di kawasan perkotaan Yogyakarta.

Kabupaten Sleman ke selatan sampai dengan Kabupaten Bantul merupakan dataran aluvial Gunung Merapi, Kabupaten Sleman merupakan hulu dan daerah resapan air yang perlu dijaga pemanfaatan ruangnya adanya kesesuaian dan kecocokan antara potensi daerah dan prioritas pembangunan agar terjaga ketersediaan air untuk keperluan Kabupaten Sleman hingga Kabupaten Bantul.

Lebih dari 50%, tanah di Kabupaten Sleman merupakan lahan pertanian. Adanya kesesuaian dan kecocokan antara potensi daerah dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabuparen Sleman, arah kebijakan bidang telah mencakup peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan pada keragaman sumber daya pangan, peningkatan produktivitas hasil pertanian, penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

Unsur IPM adalah pendidikan. Adanya kesesuaian dan kecocokan antara potensi daerah dan prioritas pembangunan untuk meningkatkan IPM, Kabupaten Sleman harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.

C. Mitigasi atau Pengurangan Risiko Bencana Sudah Dimasukkan Dalam RPJMD

Adanya mitigasi atau pengurangan risiko bencana sudah dimasukkan dalam RPJMD untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana tanah longsor, mengembangkan prasarana dan sarana evakuasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan pencegahan, penanggulangan bencana kekeringan, meningkatkan kesiapsiagaan bencana Gunung Merapi, meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa bumi, mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana, menegakkan aturan untuk mempertahankan fungsi lindung, dan mengatur kegiatan hunian untuk keselamatan manusia dan mitigasi bencana.

Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. Adanya mitigasi atau pengurangan risiko bencana sudah dimasukkan dalam RPJMD misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan masyarakat dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, formulasi penataan ruang yang baik, dan penguatan mitigasi bencana agar sinergi antara berbagai aspek dengan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan yang terbatas sehingga memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat, produktif, dan nyaman.

Rekomendasi perbaikan hal yang paling krusial dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD adanya mitigasi atau pengurangan risiko bencana sudah dimasukkan dalam RPJMD agar memenuhi kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Program dan rekomendasi mitigasi dalam KLHS tersebut.

Suatu keadaan berbudaya di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Adanya mitigasi atau pengurangan risiko bencana sudah dimasukkan dalam RPJMD beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya masyarakat adalah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

D. Rekomendasi Berdasarkan Teori dan Konsep Sudah Dipelajari Selama Semester 1

Jadi, rekomendasi berdasarkan teori dan konsep program pembangunan prasarana dan sarana ekonomi penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan rencana pengembangan wilayah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian, peningkatan aksesibilitas UMKM meningkatkan aksesibilitas UMKM, peningkatan arus investasi untuk menggerakkan UMKM meningkatkan investasi inklusif, pengelolaan air bersih dan limbah prasarana ekonomi secara tepat guna menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R.

Oleh karena itu, rekomendasi berdasarkan teori dan konsep program pengembangan sentra-sentra industri potensial peningkatan pembinaan dan pemantauan hasil produk industri meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan pertanian, pelibatan UMKM dalam indutri pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM, pengelolaan dan pengolahan limbah padat atau cair oleh perusahaan menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R.

Dengan demikian, rekomendasi berdasarkan teori dan konsep program pengembangan perumahan pembuatan kajian lingkungan terkait lokasi yang diperuntukan untuk pengembangan perumahan layak huni menurunkan angka kemiskinan serta penanganan terhadap kawasan kumuh, manajemen lalu lintas untuk menghindari kemacetan menyediakan prasarana dan sarana perhubungan berdasarkan rencana pengembangan wilayah, pengolahan dan pengelolaan limbah padat atau cair menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R, pengendalian perkembangan permukiman sesuai aturan tata ruang pengendalian pemanfaatan ruang dan Regulasi RDTR, pengembangan lingkungan permukiman yang nyaman menyediakan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan rekomendasi berdasarkan teori dan konsep program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mulai dari sumber sampah, melaksanakan percepatan pengelolaan air minum, air limbah, persampahan dan lingkungan hidup, pembangunan TPST 3R dan pengelolaan sampah menggunakan konsep 3R, menyediakan IPAL komunal, sambungan air minum, TPS 3R.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN

  

MAKALAH PENGARUH GLOBALISASI 

TERHADAP PERKEMBANGAN

ILMU PEMERINTAHAN 

 

THUFAIL NAUFAL ZANWA 

20190520155

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020/2021

 

Pengaruh globalisasi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan

Abstrak

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “dalam masa globalisasi dan transformasi, rekonstruksi di bidang pendidikan terus dilakukan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Kesetaraan, konsistensi, relevansi dan keandalan pendidikan adalah masalah utama yang dihadapi sistem pendidikan. Distribusi pendidikan yang setara melalui sarana dan layanan yang mendukung proses pendidikan di Indonesia adalah inisiatif kolaboratif yang akan dimaksudkan untuk mempromosikan dan mengembangkan keunggulan dalam kualitas pendidikan.” (2017, hal 2) 

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “pemerintah dan masyarakat harus memainkan peran mereka untuk mendorong orang, terutama untuk memberikan kualitas yang baik kepada orang Indonesia di mata seluruh dunia, untuk pendidikan yang memiliki fungsi penting dan penting. Kesenjangan pendidikan sosial harus dikurangi dan diatasi agar mereka tidak menjadi perselisihan politik yang berkepanjangan. Penelitian ilmiah dalam Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi terkait dengan upaya untuk menyelesaikan kesenjangan sosial dalam pendidikan selama periode globalisasi. Pada dasarnya, ketiga pendekatan tersebut mengatasi esensi yang sama, hanya dengan meninggalkan item yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda.” (2017, hal 7) 

Muhammad Satriawan dan Rosmiati menyatakan bahwa “pendidikan adalah salah satu bidang yang akan digunakan sebagai media untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dalam membangun generasi emas yang ramah lingkungan perlu inovasi pendidikan yang harus meningkatkan dan memenuhi ambisi Indonesia untuk generasi emas karakter. Dalam setiap pelajaran yang diberikan kepada siswa, salah satu inovasi adalah mengeksplorasi nilai-nilai moral. Tujuan pendidikan adalah untuk memperluas prinsip-prinsip dasar pembelajaran dalam kaitannya dengan gagasan sistematis dalam upaya membangun zaman keemasan karakter.” (2017, hal 1)

 

Muhammad Satriawan dan Rosmiati menyatakan bahwa “nilai-nilai moral yang berasal dari definisi sinematik menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berurusan dengan kenyataan, kepercayaan dan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral yang tersirat dalam konsep pembelajaran yang dapat disampaikan kepada siswa sebagai alternatif pendidikan karakter sebagai upaya untuk membangun emas  karakter. Guru-guru yang terbatas pada pengajaran harus lebih inovatif dalam menciptakan prinsip-prinsip yang dikomunikasikan kepada siswa dalam konsep-konsep pembelajaran sehingga dapat memenuhi peran guru dalam hal mendidik siswa.” (2017, hal 8)

Kata Kunci : Pendidikan, Globalisasi, Karakter

Latar Belakang

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “studi filsafat hanya ingin menanggapi esensi pemerintahan. Teori ilmiah dipecah menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Fondasi ontologi harus menjawab yang menjadi objek studi pemerintahan. Hal ini akan menjawab bagaimana bentuk dan cara utama, bagaimana hubungan objek dan kekuatan penalaran manusia menghasilkan pengetahuan. Landasan epistemologi harus menjelaskan bagaimana pemerintahan terjadi. Asal usul aksiologi mengacu pada keunggulan pemerintahan.” (2017, hal 8) 

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “dampak globalisasi pada pertumbuhan pendidikan yang terjadi di Indonesia melalui organisasi Sekolah Standar Internasional (SBI) dengan beberapa faktor dalam arti permintaan global untuk kompetisi dalam teknologi manajemen dan sumber daya manusia. Dalam menjadi unit pendidikan standar internasional, pemerintah negara bagian menciptakan setidaknya satu unit pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Filsafat eksistensialisme menjadi tiga yang mengklaim bahwa pendidikan harus memupuk dan mengoptimalkan kehidupan siswa melalui proses pendidikan yang layak dan menumbuhkan bakat, minat, dan kemampuan siswa.” (2017, hal 2-3)

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “pendidikan ada begitu banyak kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat untuk mendapatkan pendidikan karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Kebenaran di Indonesia sampai sekarang terjadi. Siklus pendidikan tidak terjadi secara optimal untuk daerah terpencil atau lokasi yang sulit dijangkau. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan tidak selalu diberikan ke tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh pemerintah.” (2017, hal 3)

 

Rumusan Masalah

1.) Apa dampak globalisasi terhadap ilmu pemerintahan di bidang pendidikan?

2.) Bagaimana peran kaum muda dalam ilmu pemerintahan di bidang pendidikan?

3.) Siapa yang berperan aktif dalam perkembangan ilmu pemerintahan di bidang pendidikan?

4.) Mengapa dalam ilmu pemerintahan distribusi pendidikan belum tercapai?

Tujuan dan manfaat

Dengan posisi masyarakat dan pemerintah harus adanya kerja sama yang baik diberikan untuk mendorong masyarakat bahwa pendidikan diperlukan dan mulia untuk membuat rakyat Indonesia di mata dunia berkualitas baik. Kesenjangan pendidikan sosial harus dikurangi dan diatasi agar mereka tidak menjadi perselisihan politik yang berkepanjangan.

 

Pendahuluan

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “pendidikan adalah upaya manusia dalam memperoleh informasi melalui proses pembelajaran dan teknik lain masyarakat memahami teknik itu akan meningkatkan kemampuannya. Pendidikan sebagai langkah untuk mengetahui dan memahami tindakan dan peristiwa manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, kehidupan berbangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia harus ditegakkan oleh semua orang.” (2017, hal 1) 

Ani Martini menyatakan bahwa “pendekatan dalam ilmu pemerintahan tidak berpengaruh karena belum ada analisis sistematis dan terperinci artefak dan karakteristik pemerintah. Artefak dan fitur pemerintahan yang terbagi dan demokratis digali terus menerus melalui pembukaan wawasan yang luas. Teknik untuk penggalian artefak dan karakteristik penelitian pemerintah dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan metodologis untuk pemerintahan dan menghilangkan ketidaktahuan otoritas ilmiah.  Dalam arti ini, eksplorasi yang mendalam dan berkelanjutan atas artefak dan fitur pemerintahan adalah kewajiban moral bagi setiap manusia yang tertarik pada penciptaan pemerintahan.” (2018, hal 2)

Ani Martini menyatakan bahwa “pemerintahan mewakili proses akumulasi kekuatan yang berarti bahwa, dengan status yang sama dengan pengetahuan ilmiah lainnya dan pengetahuan sebelumnya, pemerintahan memiliki keterampilan yang baik dalam bidang pengetahuan lain yang menjadi pengetahuan disertai dengan hak, kewajiban, dan pengetahuan yang sama. Kebenaran dari pertumbuhan ilmiah adalah hubungan antara masing-masing subjek dan objek dan kemajuan, prognosis, penemuan, produksi dan kepastian yang memiliki kelebihan masing-masing.” (2018, hal 5)

Anwar Hidayat menyatakan bahwa “pembaruan di bidang pendidikan terus dilakukan di era globalisasi dan modernisasi ini, sehingga masalah yang berkembang tepat waktu untuk ditangani. Kesetaraan, konsistensi, relevansi dan keandalan pendidikan adalah masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan. Distribusi pendidikan yang setara melalui sarana dan layanan yang mendukung proses pendidikan di Indonesia adalah inisiatif dan kolaboratif yang akan dimaksudkan untuk mempromosikan dan mengembangkan keunggulan dalam kualitas pendidikan.” (2017, hal 2)

 

Tinjauan Pustaka

Ani Martini menyatakan bahwa “tujuan yang dijelaskan dari pemerintahan adalah untuk melihat bagaimana suatu fenomena dan peristiwa berhubungan dengan sebab dan akibat. Ilmu pengetahuan membutuhkan bantuan dari berbagai ide, hukum, dan teori untuk dapat melaksanakan misi pemahaman.  Ilmu politik telah menunjukkan kemampuannya untuk menghasilkan ide, Undang-Undang dan hipotesis kebijakan, terutama yang berkaitan dengan administrasi layanan publik melalui berbagai penelitian di bidang layanan publik.” (2018, hal 13)

Ani Martini menyatakan bahwa “peran verifikasi pengetahuan adalah analisis oleh bukti empiris dari berbagai proposal atau teori. Banyak temuan studi kebijakan manajemen layanan publik menghasilkan laporan yang menegaskan atau mengubah proposal dan teori. Dimungkinkan untuk meramalkan kondisi masa depan dengan prinsip, hukum, dan hipotesis yang digunakan dalam ilmu pemerintahan dan dapat memperkirakan kondisi layanan publik dan kondisi yang diantisipasi.” (2018, hal 13-14)

Ani Martini menyatakan bahwa “peran untuk menjelaskan sains adalah memberikan gambar dan deskripsi tentang efektivitas yang telah dipelajari oleh pemerintahan. Ilmu pemerintahan sekarang memiliki deskripsi luas tentang berbagai gejala dan insiden layanan publik, sehingga dapat mendefinisikan layanan publik dengan lebih tepat. Prediksi pemerintahan didasarkan pada situasi saat ini untuk memperkirakan kondisi masa depan.” (2018, hal 14)

Ani Martini menyatakan bahwa “peran pembentukan teori adalah fitur paling penting dari ilmu pengetahuan, campuran fungsi ilmiah tertentu pada saat yang sama. Teori-teori baru akan dirancang untuk memungkinkan pemerintahan menjelaskan fenomena dan peristiwa yang menjadi objek dari pemerintahan terkait, dalam menjalankan empat fungsi lainnya melalui berbagai studi dan analisis. Sebagai subjek studi ilmu pemerintahan banyak masalah dalam administrasi layanan publik digunakan sebagai media untuk menciptakan dan membentuk ide-ide baru sehingga memperkuat peran ilmu pemerintahan.” (2018, hal 14)

 

Pembahasan

Samsul Hadi menyatakan bahwa “pendidikan adalah sarana untuk mempelajari suatu subjek institusi sarana warisan dan mempertahankan nilai-nilai dan informasi. Masalah yang terjadi dalam pendidikan harus ditangani lebih awal daripada nanti, sehingga menjadi masalah mendasar terutama dalam hal ketidaksetaraan sosial dalam pendidikan, mereka memiliki sedikit inisiatif dan rencana untuk memperbaikinya.” (2017, hal 3)

Samsul Hadi menyatakan bahwa “melalui pendidikan kaum muda dapat diciptakan dengan kapasitas dan keterampilan untuk mendorong pertumbuhan di semua bidang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatnya arus globalisasi yang memiliki pengaruh pada pendidikan itu sendiri adalah bagian dari masyarakat yang tidak dapat dibedakan dari efek globalisasi. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan akan berdampak pada perkembangan negara selama beberapa dekade.” (2017, hal 3-4)

Samsul Hadi menyatakan bahwa “orang-orang Indonesia secara geografis terdiri dari sejumlah pulau, yang memungkinkan air dan hutan untuk membagi masing-masing wilayah pulau. Sebagai konsekuensi dari negara kepulauan, pemerintah akan membawa orang-orangnya serta dalam bidang pendidikan pertumbuhan ekonomi yang sama kontrak dengan negara lain untuk mengatasi tantangan kehidupan di masa depan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sebagai langkah menuju pengembangan sumber daya manusia yang memadai, berpengetahuan luas, dan kompeten.” (2017, hal 4)

Samsul Hadi menyatakan bahwa “distribusi pembangunan belum tercapai sampai sekarang terutama yang berkaitan dengan pendidikan serta infrastruktur, fasilitas, staf pengajar, minat, dan motivasi orang-orang dalam pendidikan. Dibandingkan dengan area terbuka teknologi berkembang dengan baik dan mudah diakses. Itulah kesenjangan sosial antara masyarakat yang harus diakui sebagai masalah serius yang ironis tentang perbedaan standar pendidikan.” (2017, hal 4)

 

Penutup

Oleh karena itu, ketika datang ketidaksetaraan sosial dalam pendidikan di era globalisasi dan terkait dengan penelitian di bidang ontologi, epistemologi dan aksiologi.  Pada dasarnya, ketiga pendekatan tersebut mengatasi esensi yang sama, hanya dengan meninggalkan item yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Aspek ontologis, yaitu fungsi dan tindakan manusia dapat dikuasai melalui pelatihan. Pada bidang pendidikan, aspek epistemologis dari informasi apa yang harus dikomunikasikan kepada siswa serta cara di mana informasi dapat diperoleh dan disalurkan menjadi penting. Dimensi aksiologis adalah penelitian pengetahuan dan intelijen.

Jadi, dengan mengevaluasi berbagai masalah dalam implementasi layanan publik menggunakan fungsi ilmu pemerintahan cara terbaik untuk memastikan bahwa efisiensi layanan publik memenuhi harapan publik yaitu untuk menciptakan layanan publik yang sangat baik diantisipasi di masa depan. Melalui pengembangan ide-ide baru, hukum, dan hipotesis di bidang administrasi, ilmu pemerintahan harus lebih praktis.

 

Daftar Pustaka

(Buana & Karawang, n.d.; Gafar & Jamil, 2018; Hadi, 2017; Issn, 2017; Karniawati, n.d.; Martini, n.d.; Miharja, 2019; Moral, n.d.; Politik et al., n.d.; Ylst, 1999).

Buana, U., & Karawang, P. (n.d.). PENDIDIKAN SEBAGAI PENGARUH ERA GLOBALISASI Anwar Hidayat. 2(1), 15–25.

Gafar, T. F., & Jamil, Z. (2018). No Title. 6(1), 176–201.

Hadi, S. (2017). Hak mendapatkan pendidikan tinjauan epistimologi dan aksiologi filsafat pendidikan islam. 5(November), 78–91.

Issn, P. (2017). Integrasi dan islamisasi ilmu dalam perspektif pendidikan islam. 8(1), 1–18.

Karniawati, N. (n.d.). Hakekat ilmu pemerintahan. 1(2), 205–215.

Martini, A. (n.d.). Eksistensi filsafat pemerintahan dalam memberikan solusi terhadap berbagai fenomena penyelenggaraan pemerintahan. 21–36.

Miharja, S. (2019). Eksistensi filsafat pemerintahan dalam memecahkan permasalahan bangsa. 1, 62–77.

Moral, N. (n.d.). KAJIAN AKSIOLOGI: ELABORASI NILAI-NILAI MORAL DALAM KONSEP MEKANIKA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBENTUK GENERASI EMAS YANG BERKARAKTER Muhammad Satriawan, Rosmiati.

Politik, J., Ugm, F., & Angga, R. D. (n.d.). Dasar Ontologi , Epistemologi , dan Aksiologi Ilmu Politik di.

Ylst, F. Van. (1999). Eksistensi ilmu pemerintahan 1. 1(1), 1–11.